Alhamdulillah, 90 persen data sudah masuk

0
206
Ketua Pokjawas Kemenag Majene Muhammad Darwis Pembina Apel Pagi di Halaman Kantor Kemenag Majene, Selasa 7 Juli 2020 (FT MH)

Majene — (Inmas Kemenag) Ketua Kelompok Pengawas (Pokjawas) Kemenag Majene Muhammad Darwis selaku pembina Apel Pagi di Halaman Kantor Kemenag Majene, Selasa 7 Juli 2020 menyampaikan bahwa Madrasah Aliyah (MA) dan Tsanawiah (MTs) akan segera memasuki tahun ajaran baru di bulan Juli sedangkan Madrasah Ibtidaiyah (MI) di bulan September 2020

Pekan depan sudah mulai proses tahun ajaran baru, adapun panduan pembelajaran di masa pandemi Covid 19 mengacu kepada SKB 4 Menteri,

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Dalam Negeri tahun 2020 dan SK Dirjen Pendis Nomor 2791 Tahun 2020 tentang Panduan Kurikulum Darurat Madrasah dimasa pandemi Covid 19

Di seksi Madrasah sudah ada data Education Management Information System (emis) yang dimasukkan kesiapannya dan Alhamdulillah 90 persen data sudah masuk, tinggal ada beberapa madrasah yang belum menyiapkan data kesiapannya dari 90 persen itu.

Berdasarkan data yang dimasukkan tentu tugasnya kepada pengawas untuk memantau secara langsung seperti apa data yang dimasukkan apakah sesuai di lapangan jangan sampai datanya saja tapi bukti pisiknya tidak ada ini adalah tugas pengawas untuk memantau secara langsung minggu ini sebelum memasuki tahun ajaran baru tanggal 13 Juli 2020

Ketua Pokjawas Kemenag Majene Muhammad Darwis pembina apel di Halaman Kantor Kemenag Majene, Selasa 7 Juni 2020 (FT MH)

Lanjut bahwa Akreditasi Madrasah ternyata salah satu item persyaratan kepala madrasah harus punya sertifakat pernah mengikuti calon kepala sekolah, terang Mantan Kepala MA BPII Pamboang

ini masalah baru untuk bagaimana para kepala madrasah itu terutama di swasta untuk diakreditasi harus pernah mengikuti diklat calon kepala Madrasah itu sendiri

Para Kepala Madrasah (Kamad) untuk bisa di akreditasi diklat calon kepala madrasah sendiri, pengelola tunjangan sertifikasi imbasnya akan kesana, kepala madrasah yang tidak memiliki sertifikat itu terancam tidak terbayarkan, ini adalah tantangan seksi madrasah bagaimana mengupayakan supaya ada diklat khusus atau pelatihan penguatan yang jelas dapat memiliki sertifikat bisa diangkat kepala madrasah ini bukan masalah kita, tapi masalah nasional persoalan diklat cakep itu hanya dua tahun lalu pernah ada, itupun hanya diikuti berapa orang satu angkatan itu pun paling 40 orang jatah sulbar majene berapa saja (MH)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here