SIPATUH Protec Trevel Bodong

0
375
Ket. Gambar : Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Majene di dampingi oleh Kasi PHU saat membuka dan memberikan arahan pada kegiatan JAMARA di aula Kemenag. Majene,, Rabu, 25/4/2018. (Ft. Am).

Majene Inmas–. SIPATUH adalah Sistim Informasi Pengawasan Terpadu Umrah dan Haji Khusus, untuk menciptakan pelayanan yang transparansi dan akuntabilitas sekaligus alat bagi masyarakat dan pemerintah untuk memonitor dan mengontrol  pengelola Biro Trevel dan Perjalanan Haji Khusus dan Umrah sehingga trevel Bodong dapat terdeteksi dan masyarakat dapat menghindarinya. Demikian penyampaian Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten  Majene H. Adnan Nota pada pembukaan “JAMARAH” Jagon Masalah Umrah Haji yang merupakan salah satu Program Direktif Kementerian Agama, dilaksanakan di aula Kemenag, Rabu. 25/4/2018.

Terkait dengan Pendaftaran Haji kata beliau Kementerian Agama Kab. Majene bersama dengan Kantor Dines Kependudukan dan Pencatatan sipil telah menandatangani kesepakatan bersama (Memorandum of Understanding) yang mengatur Pendaftaran Calon Jamaah Haji. Beliau menegaskan agar MOU tersebut diperkuat dan disosialisasikan sampai kemasyarakat sehingga dapat terlaksana dengan baik tampa menimbulkan Konplik.

Olehnya itu Ungkap beliau dibutuhkan kerja sama dari semua komponen baik kementerian Agama bersama dengan Kepala dan penyuluh KUA maupun pihak Capil sampai kepada pemerintah di tingkat lingkungan.

Kasi PHU Kemenag . Kab. Majene H. Hasyim Harun Menyampaikan bahwa pelaksanaan MOU ini perlu disosialisasikan dengan baik di kecamatan termasuk penyuluh, kita harapkan ungkap beliau informasi yang disampaikan sesuai apa yang termaktub dalam MOU serta dapat di pahami oleh masyarakat.  Intinya kata beliau,  Calon Jamaah Haji khususnya Pendaftaran CJH Kouta Kab. Majene adalah masyarakat yang berdomisili dan menetap atau melakukan perpindahan/mutasi kependudukan  di Kab. Majene paling sedikit masa domisilinya satu tahun tenggang waktu pada saat mendaftarkan diri sebagai Calon Jamaah haji.

Senada dengan itu Kepala Bidang Pendaftaran Kependudukan Hj. Basyarah yang mewakili Kepala Dines Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengungkapkan bahwa pelaksanaan MOU yang telah disepakati bersama terkait pendaftaran CJH, Jajaran Pemerintah Kab. Majene khususnya ditingkat Lingkungan dan Desa mewanti wanti aparatnya Baik lingkungan maupun desa memberikan Keterangan domisili hanya kepada warganya yang berdomisili paling sedikit satu tahun dan bila tidak memenuhi masa kurung waktu tersebut walaupun itu keluarga, tegas Hj. Basyarah petugas  Dines Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak akan menerbitkan Kartu tanda Penduduknya sampai masa domisilinya cukup sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam MOU.

Sosialisasi  Jamarah ini dihadiri oleh Kepala KUA dan penyuluh Fungsional dan Penyuluh Non PNS lingkup Kementerian Agama kab. Majene (Achmad).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here